Sosialisasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Dinas Komunikasi dan Informatika Kab, Cirebon)

Kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dilaksanakan selama 3 hari bertempat di Restoran Pringsewu Gronggong Kabupaten Cirebon. Peserta yang hadir adalah dari unsur Kepala Desa/Kuwu/Lurah dan Tokoh Masyarakat dari perwakilan lembaga yang ada di kecamatan dan kelurahan/desa. Di hari terakhir 27 April 2017, pemateri nara sumber yaitu Bapak Moh. Zein Al Fakhy (Wakil Ketua Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat) dan Bapak Akhmad Yusron (Anggota Komisi Informasi Kab, Cirebon).

Komisi Informasi

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Komisi Informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan Komisi Informasi Kota/Daerah (jika diperlukan).

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah jenis pejabat baru yang dibentuk melalui UU ini disetiap badan publik. PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID bertanggungjawab ke atasan dimasing-masing badan publik. Setiap badan publik harus menunjuk PPID masing-masing dan mengembangkan sistem layanan informasi yang cepat, mudah dan wajar. PPID harus membuat uji konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan sebuah informasi yang dikecualikan dapat diakses atau tidak. Tanggungjawab dan wewenang PPID lebih lengkapnya diatur melalui Peraturan Pemerintah no. 61 tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi no. 1 tahun 2010